Legalitas Judi Online di Indonesia
0

Legalitas Judi Online di Indonesia

Judi Online saat ini sudah merebak diseluruh tanah air. Semua masyarakat Indonesia baik dari kalangan tua maupun muda dapat mengakses ke Judi Online dengan mudah melalui Komputer bahkan Gadget yang mereka miliki. Beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah apakah aktifitas Judi di Indonesia sudah legal atau belum? Disamping itu apabila Judi Online tidak legal, mengapa masih banyak di Indonesia. Bagaimana dengan banyak perusahaan yang bergerak di bidang perjudian, apakah mereka dianggap legal? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita ulas terlebih dahulu sejarah dari perjudian di Indonesia.

Sebenarnya praktek perjudian sudah umum dijalankan dimana-mana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Praktek perjudian sudah ada di Tanah Air sejak jaman kerajaan dan bahkan pada jaman penjajahan. Perjudian yang umum kita kenal dibawa masuk oleh para pedagang-pedagang dari barat, terutama mengenai taruhan permainan kartu. Namun yang namanya perjudian, apapun bisa dijadikan taruhan.

Sebenarnya di masa modern pada tahun 1980 terkenal dengan Judi Mickey Mouse, yaitu permainan Bola Tangkas yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun Rumah-rumah judi yang berdiri pada saat itu akhirnya harus ditutup pada tahun 1990an karena penegakan hukum negara Indonesia yang tidak memperbolehkan praktek perjudian. Namun, tetap saja yang namanya masyarakat Indonesia, pengusaha tidak akan tinggal diam dan mereka bermain kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum. Memang peribahasa “Mati satu tumbuh seribu” itu sangat cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Ditangkap satu, akan buka lebih banyak di tempat lainnya.

Hukum yang berkaitan dengan perjudian diantaranya adalah:
1. UU no7 tahun 1974 mengenai anti perjudian
2. Keppres tahun 1975 untuk pelarangan pembangunan lokasi perjudian

Meskipun undang-undang sudah jelas, namun penegakan hukum kadang kala belum lah sempurna sehingga semua pengusaha masih selalu mencari celah. Namum ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada awal tahun 2018 yang lalu. Dalam DPR terdapat pembahasan Undang-undang perjudian tersebut dimana dalam pasal 505 dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Perdata (RUU KUHP) pada ayat 1 akan ditambahkan kalimat “yang tanpa ijin”. Dalam pembahasan ini terjadi pro dan kontra, karena memang taruhan atau perjudian itu sangat luas. Contohnya apabila kita bermain basket dengan taruhan yang kalah membelikan Pocari Sweat, apakah hal ini termasuk dalam undang-undang perjudian?

Dalam pembahasan yang lebih panjang tersebut, tambahan kalimat tersebut bisa mengarah ke Legalisasi perjudian di Indonesia. Memang pembahasan ini menjadi tarik ulur dalam persidangan RUU tersebut karena banyaknya pendapat yang simpang siur. Namun dalam pasal UU KUHP pasal 505 ayat 1 yang sebelumnya sudah tertulis dengan jelas “Dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.” Kata-kata “yang tanpa ijin” pada RUU KUHP pada tanggal 16 Januari 2018 disisipkan pada kalimat “…dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun, setiap orang YANG TANPA IJIN: a. Menawarkan… dst.”

Apakah hal ini mengarah kepada Legalisasi perjudian di Indonesia? Sudah banyak pembahasan mengenai pembukaan Rumah Judi di Pulau Seribu atau pulau lainnya di Indonesia karena memang saat ini para pecinta judi di tanah air harus berangkat keluar negeri untuk bermain Judi Casino.

Bagaimana halnya dengan segala bentuk permainan Judi Online? Perjudian Online sendiri sampai dengan saat ini tertuang dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana pada pasal 19 tahun 2016 berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Dilanjutkan pada pasal 45 mengenai ancamannya adalah pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Apabila kita baca dengan seksama dalam UU ITE 19/2016 ada kata-kata “Setiap orang dengan sengaja dan TANPA HAK mendistribusikan…. dst” Pada kalimat tersebut mengisyaratkan hal yang hampir sama dengan “YANG TANPA IJIN”. Apakah artinya memang ada instansi yang memiliki HAK untuk mendistribusikan perjudian? Seperti kita bicarakan sebelumnya, hal ini secara keseluruhan masih tarik ulur dan simpang siur. Permainan kata-kata dalam perundang-undangan mungkin memang tidak dibuat dengan sejelas-jelasnya karena berbagai kepentingan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan untuk Judi Online, memang kondisi saat ini masih abu-abu meskipun pemerintah terus berperang melawan para situs judi online yang semakin merebak di tanah air. Kominfo akhir-akhir ini sangat rajin untuk memblokir situs judi online yang semakin menjamur di Indonesia. Namun, sama seperti yang sebelumnya kembali ke pribahasa “Mati satu tumbuh seribu.” Blokir satu tumbuh seribu situs judi online yang baru.

Disamping itu perlu diingat juga bahwa situs judi online sendiri mempunyai syarat-syarat bagi pemain yang ingin mendaftar temasuk dengan Batasan Usia untuk bermain Judi Online. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat membuat suatu kesepakatan yang lebih jelas mengenai bidang perjudian di Indonesia.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *